Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa kebijakan penataan tenaga cleaning service di lingkungan pemerintah daerah bukanlah langkah penghapusan tenaga kerja, melainkan upaya memperbaiki sistem agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.Juru Bicara Gubernur Papua, M. Rifai Darus, menjelaskan bahwa surat yang beredar terkait tenaga cleaning service lahir dari dua realitas yang tidak dapat dihindari dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Pertama adalah penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi secara nasional, dan kedua adalah kebutuhan untuk menata kembali sistem kontrak kerja agar berjalan lebih tertib dan profesional.
“Dalam pemerintahan yang ingin sehat dan dipercaya masyarakat, proses penataan seperti ini adalah bagian dari upaya memperbaiki diri,” ujar Rifai dalam rilis media di Jayapura, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, langkah yang sedang dilakukan pemerintah bukanlah menghapus keberadaan para pekerja kebersihan. Sebaliknya, pemerintah berupaya merapikan sistem yang selama ini dinilai perlu pembenahan agar lebih transparan dan memiliki tata kelola yang jelas.
Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dilihat dari kebijakan besar yang tampak di permukaan, tetapi juga dari keberanian untuk menertibkan hal-hal yang selama ini berjalan tanpa sistem yang rapi dan jujur.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Rifai, juga memberikan penghormatan kepada para pekerja kebersihan yang selama ini telah berperan menjaga lingkungan kantor pemerintahan tetap bersih dan tertata.
“Kami menghormati setiap keringat para pekerja kebersihan yang selama ini menjaga wajah kantor pemerintahan. Kebersihan kantor bukan sekadar lantai yang dipel setiap pagi, tetapi menjadi cermin bagaimana sebuah pemerintahan menjaga kehormatan dan wibawanya di hadapan masyarakat,” jelasnya.
Dalam semangat tersebut, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri terus mendorong penataan di berbagai sektor kerja pemerintahan, termasuk hal-hal yang selama ini sering luput dari perhatian.
Bagi Gubernur Fakhiri, perbaikan besar selalu dimulai dari keberanian merapikan hal-hal kecil agar lingkungan kerja pemerintahan menjadi lebih tertib, profesional, dan bermartabat di mata masyarakat.
“Dalam pemerintahan yang ingin dipercaya rakyat, menata sistem adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekadar pilihan,” tutup Rifai.( Penulis Hengky Bagre/ Editor Jamaludin/Vio)
